TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta agar Partai Solidaritas Indonesia disingkat PSI membuktikan praktik politik uang dalam pemilihan wakil gubernur atau cawagub DKI Jakarta.
Taufik berujar, dugaan praktik uang itu baru sebatas pernyataan tanpa bukti. "Harus dibuktikan, jangan cuma ngomong gitu loh," kata Taufik saat dihubungi, Selasa, 16 Juli 2019 terkait pernyataan dari PSI DKI Jakarta itu.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD M. Taufik, dan Ketua Fraksi PKS DPRD Abdurrahman Suhaimi dalam diskusi Tarik Ulur Pemilihan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 21 November 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Politikus Partai Gerindra ini tak tahu-menahu ihwal dugaan politik uang itu. Dia hanya pernah ditanyakan oleh awak media mengenai isu yang sama bulan lalu. Taufik menjamin kader Gerindra di DPRD DKI tidak akan terlibat praktik kotor itu.
"Ngapain dibayar buat kuorum. Ini kan soal pemilihan soal tanggung jawab, kesadaran," ucap dia.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Rian Ernest sebelumnya menyampaikan dugaan ada transaksi uang dalam proses pemilihan Wagub DKI. Menurut Ernest, dirinya memperoleh informasi itu dari dua elit politik.
Modusnya, demikian PSI DKI, adalah anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna pemilihan wagub DKI bakal dikucurkan dana. Tujuannya agar rapat paripurna memenuhi syarat kuorum sehingga bisa dilakukan voting. Namun, Ernest tak membeberkan secara gamblang siapa pihak yang terlibat politik uang tersebut.
